NGANJUK - Penggunaan data sebagai dasar untuk menyasarkan bantuan sosial (bansos) sudah sangat penting, sejak banyaknya kasus bansos salah sasaran.
Karena itu pula, Pemkab Nganjuk memerintahkan perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Nganjuk.
Pasalnya DTKS menjadi sumber data untuk pemberian program bantuan pemerintah, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH).
Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat mengatakan, pihaknya memberi waktu tiga bulan kepada pendamping PKH dan TKSK untuk memverifikasi ulang data penerima bansos. Dengan demikian nantinya tidak ada lagi penerima bansos salah sasaran di Nganjuk.
"Kami tidak ingin ada sorotan masyarakat tentang penyaluran bansos salah sasaran. Makanya silakan dilakukan verifikasi data penerima bansos agar tepat sasaran," ujar Mas Novi - sapaan bupati, Minggu (27/12/2020).
Selain itu, selayaknya data Dinas Sosial tentang program bansos juga disinergikan dengan data serupa yang dimiliki Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di Pemkab Nganjuk. Seperti data yang dimiliki Dinas Perdagangan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Disnakerkop UKM, dan data Jaminan Kesejahteraan Masyarakat.
"Data bansos tersebut nantinya kami harapkan bisa menjadi data terpadu dengan OPD di Nganjuk sehingga bisa lebih valid," terang Mas Novi.
Ditambahkan Mas Novi, DTKS menjadi dasar program pengentasan kemiskinan seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), PKH, Subsidi Listrik, termasuk bantuan dampak Covid-19. "Untuk itu, pembaruan dan verifikasi DTKS mutlak dilakukan dan diperlukan saat ini," ucap Mas Novi.
Sebelumnya Wakil Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi mengatakan, keakuratan data kemiskinan sangat penting menjelang program penanggulangan kemiskinan pada 2021. Ini karena banyak faktor yang menjadi permasalahan dalam penanganan kemiskinan.
"Salah satunya adalah validitas data kemiskinan, bila data tidak valid maka berakibat salah sasaran program bantuan," tutur Marhaen. (Roy)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Magang |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi